Jember,bhayangkarapos.com Pernyataan bupati Jember Gus fawaid tentang tidak tega menertibkan pedagang kaki lima PKL di kawasan Alon alon.memantik kehebohan yang tak main main seperti yang di rilis oleh kabar 24 id tanggal 25.mei 2025.satu frasa pendek itu saya tidak tega langsung menjelma menjadi peluru bagi kritik.warga net menyebutnya lemah bahkan ada yang menyarankan dirinya untuk mundur dari jabatannya sebagai bupati Jember memang harus diakui bahwa di ruang publik kalimat itu terdengar bagai DOSA BERAT.seorang pemimpin yang tak tega menertibkan kota.26 mei 2025
Tapi mari sejenak tarik napas.apakah pemimpin yang tak tega berati tidak mampu?atau barangkali ia justru tengah menunjukan jenis kepemimpinan yang langka memimpi dengan hati dan hukum
Tak tega sebuah ekspresi yang dalam politik bisa berbunyi aneh tapi jika di timbang dalam kerangka hukum dan keadilan sosial.sikap itu punya tempat bahkan dalam beberapa hal wajib dalam undang undang nomer 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial negara berkewajiban menjamin kebutuhan dasar warganya.PKL adalah bagian dari itu rakyat kecil yang berjuang di ruang yang tak pasti dengan penghasilan yang juga tak pasti tak ada pasal di republik ini yang menyarankan penggusuran sebagai metode tunggal penataan kota
Undang undang nomer 26 tahun 2007 tentang penataan ruang justru menyebutkan bahwa masyarakat berhak tahu dan terlibat dalam rencana tata ruang PKL seperti warga lain adalah subjek dalam perencanaan kota bukan sekedar objek yang di pindah semaunya ada pula UU nomer 20 tahun 2008 tentang UMKM yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha mikro
Dalam banyak hal PKL adalah UMKM versi termiskin menata mereka tanpa solusi sama saja menyalahi UU itu.apa yang di sampekan bupati Jember Gus fawaid jika kita ikuti konteksnya pembiaran ia hanya menolak menggunakan pendekatan kekerasan ia memilih dialog barangkali terlanjur jujur untuk ukuran politisi masa kini yang lebih sering memainkan kata tegas dari pada menampakkan wajah welas asih tentu pemerintah tetap harus menata kota
Tapi menata tidak harus menggusur menegakkan ketertiban tidak harus menyisakan trauma sejarah panjang kota kota di Indonesia memperlihatkan bahwa penggusuran yang di paksakan sering berujung pada perlawanan luka kolektif dan ekonomi yang stagnan jakarta tahun itu Surabaya juga dan Jember tentu tak perlu mengulangnya
Ada yang menganggap Gus fawaid terlalu lembek tapi barangkali ia hanya mencoba keluar dari tradisi kekuasaan lama yang lebih akrab dengan pengerahan satpol PP dari pada dialog warga barangkali ia sedang menakar keberanian bulan dari suara paling keras tetapi dari keberpihakan yang paling sunyi kepada mereka yang sehari hari berjuang di emperan di bawah panas di antara peraturan politik memang tidak selalu mengapresiasi hati nurani
Tapi sejarah bisa jadi akan mencatat bahwa ada orang bupati yang memilih tidak tega..dan dari ketidaktegasan itulah keadilan ruang kota di mulai namun suara suara dari masyarakat yang meminta penertiban bagi Gus fawaid adalah bagian dari semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap Jember hal ini juga yang akan menjadi pemicu percepatan dalam perancangan food street di jln Kartini yang akan di jadikan pusat kuliner Jember..pungkas..Andy suprapto S.Sos.M.Si
Perwarta Slamet raharjo
