KPK Apresiasi Desa Mekar Jaya Sebagai Desa  ANTI Korupsi

Berita Polri

BELITUNG TIMUR –  ,bhayangkarapos.com Program Desa Antikorupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya mencegah praktik korupsi di tingkat pemerintahan desa. Giat dengan tema monitoring desa anti korupsi di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggara Kabupaten Belitung Timur.

Dalam sosialisasi program tersebut, perwakilan KPK menyebut hingga kini baru sekitar 235 desa yang telah dikukuhkan sebagai Desa Antikorupsi dari total sekitar 82.000 desa di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 33 desa merupakan desa percontohan yang dibentuk sejak 2021 hingga 2023, sedangkan sisanya merupakan perluasan oleh pemerintah provinsi.

Desa yang mendapat apresiasi ialah Desa Mekar Jaya dengan berbagai penghargaan yang didapat disebut menjadi pionir Desa Antikorupsi di Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut KPK, program Desa Antikorupsi bukan sekadar penghargaan atau pencitraan, melainkan upaya membangun sistem pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.Kamis (21/5/2026).

“Desa antikorupsi bukan untuk menang-menangan atau bagus-bagusan, tetapi untuk melindungi desa dari kerugian dan keburukan di masa depan,” ujar narasumber dalam kegiatan tersebut.

KPK juga menyoroti berbagai modus korupsi yang mulai muncul di tingkat desa, mulai dari gratifikasi pelayanan publik, praktik percaloan, hingga dugaan jual beli jabatan perangkat desa.
Dalam pemaparannya, disebutkan adanya kasus dugaan transaksi jabatan perangkat desa dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Modus tersebut diduga dilakukan melalui perantara yang mencari calon perangkat desa yang bersedia membayar sejumlah uang.
Selain itu, KPK mengingatkan bahwa korupsi sering kali bermula dari pembenaran terhadap pelanggaran kecil.

“Kadang bukan karena niat jahat, tetapi karena tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi bahwa semua orang juga melakukan,” kata narasumber.

KPK menilai pembangunan budaya antikorupsi harus dilakukan melalui dua pendekatan, yakni penguatan sistem pemerintahan desa dan pembentukan budaya integritas di lingkungan masyarakat.

Salah satu langkah yang didorong ialah penerapan komitmen antigratifikasi dalam pelayanan publik desa, termasuk pernyataan bahwa pemohon layanan tidak memberikan uang atau hadiah kepada perangkat desa.
Program Desa Antikorupsi pertama kali diluncurkan di Desa Panggungharjo pada 2021.

KPK sebelumnya juga menyebut korupsi dana desa termasuk salah satu kasus korupsi terbanyak dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Desa Mekar Jaya, Syamsudin, menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan dana desa guna mencegah praktik korupsi di tingkat desa.

Menurut Syamsudin, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara terbuka dan profesional agar kepercayaan publik terhadap pemerintah desa tetap terjaga.

“Bersama seluruh perangkat desa, kami harus selalu berupaya menjalankan program pemerintahan dengan baik, transparan dalam penggunaan dana desa, serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Syamsudin, Jumat (21/5/2026).
Ia mengatakan, pemerintah desa saat ini juga dihadapkan pada berbagai program prioritas nasional, termasuk penguatan koperasi desa yang membutuhkan kesiapan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, kata dia, kondisi anggaran yang mengalami penyesuaian menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan desa. Meski demikian, pemerintah desa diminta tetap optimistis dan tidak kehilangan semangat untuk membangun.
“Banyak tantangan yang harus dihadapi. Anggaran sekarang juga banyak yang terpotong, tetapi kita tidak boleh berkecil hati,” ujarnya.

Syamsudin menegaskan, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan upaya pemberantasan korupsi menjadi kunci agar pembangunan desa tetap berjalan.
Ia meyakini desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional apabila dikelola secara jujur, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

“Saya yakin kita tetap bisa membangun Indonesia melalui desa-desa yang ada di kabupaten ini,” katanya. (Ramli Arbaie).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *