Ketapang Kalbar – Bhayangkarapos.com | Fakultas pertanian Bersama aliansi bangsa darurat, bergerak menuju DPRD provinsi Kalimantan barat,menyampaikan orasi damai sangat disayangkan saat orasi tersebut tanpa respon dari DPRD Provinsi Kalbar, namun kami tetap sampaikan aspirasi yang
menjadi tuntutan kami, pada sabtu (15 februari 2025) Dalam orasi yang digelar bukan hanya mengangkat Isu lokal namun juga isu nasional yang menjadi polemik di bangsa tercinta ini,
Lodri khairul nursalam kariadi,mengatakan selaku Ketua BEM fakultas pertanian, saat organisasi nya bergerak Bersama aliansi bangsa darurat menuju DPRD Provinsi Kalbar, terutama menekankan isu daerah yang juga menjadi perhatian adalah tentang potensi bencana di wilayah Kalimantan
barat, kurangnya sosialisasi, pemberitahuan berbagai potensi bencana mengakibatkan berbagai wilayah di Kalimantan barat mengalami kerugian yang dialami oleh masyarakat,”ujarnya.
“Hal tersebut menurut Lodri Penyebab utama adalah kurangnya kesiapsiagaan pemerintah, deforestasi, dan alih fungsi lahan, yang mengurangi daya serap air dan memperparah dampak bencana.
Bersamaan dengan bencana yang menjadi ujian tersendiri bagi masyarakat, ujian lainya juga telah di sampaikan oleh presiden Prabowo subianto melalui berbagai kebijakan yang sangat kontroversial., yaitu pemotongan anggaran sebesar Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” beber Lodri.
Lebih lanjut Pemerintah mengklaim bahwa pemangkasan ini bertujuan untuk efisiensi belanja negara dan pengalokasian dana ke program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Setidaknya ada 5 sektor yang mengalami pemangkasan anggaran diantaranya:
1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 2. Kementerian PUPR 3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Kementerian Sosial
Dampak pemotongan anggaran terhadap berbagai sektor : 1. Infrastruktur & Pekerjaan Umum 2. Pemotongan Rp 81 triliun menyebabkan keterlambatan pembangunan jalan dan jembatan,
penghentian proyek strategis seperti bendungan dan irigasi, serta kurangnya perawatan infrastruktur yang meningkatkan risiko kecelakaan.
2. Pendidikan Anggaran Kemendikbud dipotong lebih dari 50%, mengancam program Kartu Indonesia Pintar (KIP), menyebabkan pemutusan kontrak guru honorer, serta
berkurangnya dana operasional sekolah, yang berdampak pada fasilitas dan kualitas pendidikan. 3. Kesehatan Pemotongan Rp19,6 triliun menyebabkan pengurangan subsidi BPJS
Kesehatan, berkurangnya stok obat dan alat medis, serta terhambatnya program vaksinasi dan imunisasi. 4. Sosial Berkurangnya anggaran menyebabkan penundaan dan pengurangan penerima
bantuan sosial (BLT, PKH), serta terganggunya operasional panti sosial yang membantu lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar. 5. BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
Pemotongan lebih dari 50% berdampak pada penurunan akurasi prediksi cuaca dari 90% menjadi 60%, keterlambatan peringatan dini bencana, serta berkurangnya
jumlah sensor dan alat pemantauan, meningkatkan risiko bencana.Mahasiswa Aliansi Bangsa Darurat juga mengungkapkan rasa kecewa terhadap DPRD
Kalimantan Barat, aliansi bangsa darurat yang terdiri dari berbagai mahasiswa fakultas hingga universitas Kalimantan Barat menyuarakan aspirasinya, surat pun telah dilayangkan ke kantor
DPRD Provinsi Kalimantan Barat Namun ternyata tidak mendapatkan respon hal ini sangat menimbulkan kekecewaan terhadap sikap yang di berikan oleh para anggota dewan yang
terhormat. atas dugaan sikap tak merespon, Aliansi BEM Kalbar mengecam dan akan kembali membawa masa lebih besar apa bila aspirasinya tidak direspon ,” ungkapnya. Hingga berita ini ditulis Pihak DPRD Provinsi Kalbar belum terkonfirmasi. (*)
