Kep. Nias – bhayangkarapos.com
Penanganan jalan nasional di Pulau Nias tidak lagi bisa ditutupi – praktik tambal sulam yang berlarut-larut menjadi bukti nyata kegagalan sistem yang mengkhianati harapan rakyat. Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA) mengeluarkan suara keras, menilai kebijakan pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah kepulauan yang rawan bencana ini sama sekali tidak memiliki arah yang jelas, hanya fokus pada “penutupan lubang” tanpa penyelesaian struktural yang sesungguhnya.(29/12/2025)
Koordinator AMPERA, Nota Ziliwu, menegaskan bahwa kondisi jalan nasional Nias bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan bentuk kelalaian yang tidak bisa dibiarkan terus berlanjut.
“Yang terjadi bukan pembangunan jalan, melainkan siklus tak berkesudahan – rusak ditambal asal jadi, retak ditutup tanpa perencanaan, lalu rusak kembali dalam waktu singkat! Negara seolah-olah hanya ingin tampak bekerja di laporan, tapi pada kenyataannya mengorbankan keamanan dan menghabiskan uang negara sia-sia,” tegas Nota kepada wartawan pada Sabtu (27/12/2025).
Berdasarkan data lapangan yang diperoleh AMPERA, proses penambalan di sejumlah titik tidak didasari perencanaan teknis yang memadai, bahkan diduga menggunakan material berkualitas rendah. Akibatnya, setelah hujan atau pemakaian berat, jalan langsung terkelupas dan berlubang kembali.
“Uang negara tidak boleh habis hanya untuk menutupi lubang yang sama setiap tahun! Ini bukan soal estetika – jalan nasional adalah tulang punggung mobilitas rakyat, distribusi logistik, dan akses pelayanan darurat. Kalau dikerjakan semena-mena, risikonya ditanggung oleh masyarakat yang tidak bersalah,” jelasnya.
AMPERA menekankan bahwa kondisi geografis Nias yang rawan longsor, banjir, dan curah hujan tinggi seharusnya menjadi alasan untuk menerapkan standar teknis khusus dan solusi tahan lama – bukan sebagai alasan untuk membenarkan kerusakan yang berulang.
“Jika dari awal sudah tahu daerah ini rawan bencana, kenapa tidak dibangun dengan benar dari awal? Tambal sulam hanya menunda masalah dan menunjukkan bahwa negara tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat Nias!” ucap Nota.
AMPERA dengan tegas mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR dan seluruh pihak terkait, untuk melakukan evaluasi menyeluruh secepatnya, membuka secara transparan seluruh proses perencanaan, pengawasan, hingga penggunaan material dan anggaran.
“Jalan nasional adalah wajah negara – di Pulau Nias, wajah itu kini penuh dengan luka yang tak kunjung sembuh. Pimpinan negara harus segera bertindak sebelum kerusakan ini menjalar lebih jauh!” pungkasnya.
Sampai berita ini dirilis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.5 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumatera Utara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Theofilus Ginting, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan.(Team)
