Bhayangkarapos.com
TABANAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Menurutnya, stabilitas harga menjadi fondasi penting untuk mendorong konsumsi, produksi, lapangan kerja, hingga target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
Hal itu disampaikan Bima saat memberi sambutan pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026).
Bima menjelaskan Kemendagri secara konsisten mengawal pengendalian inflasi melalui Rakor Pengendalian Inflasi sejak Oktober 2022.
“Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth,” ujarnya.
Menurut Bima, tantangan pengendalian inflasi di setiap daerah berbeda. Khusus Bali, NTB, dan NTT, karakteristik wilayah kepulauan membuat konektivitas antarpulau dan biaya logistik menjadi faktor krusial.
“Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging,” katanya.
Ia juga menyoroti tingginya aktivitas pariwisata, kebutuhan saat hari besar keagamaan, dan cuaca yang memengaruhi dinamika inflasi di kawasan tersebut.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Wamendagri menekankan 3 agenda utama bagi kepala daerah:
1. Perkuat Kerja Sama Antardaerah : Menjamin kelancaran distribusi dan pasokan pangan
2. Optimalkan Teknologi Informasi : Memantau harga dan kondisi pasar secara real time
3. Koordinasikan LP2B : Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam tata ruang wilayah untuk ketahanan pangan jangka panjang
“Pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, enggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, intervensi Bulog, penguatan tata kelola Kemendag. Dan tentu leadership kepala daerah menentukan,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekda Provinsi NTB Abul Chair, serta kepala daerah se-Bali.
